Rabu, 17 Mei 2017

Perumahan Subsidi Kedamean - Gresik

Rumah subsidi developer, setifikasi SHM, cicilan bisa kpr *jaminan acc bank

Harga sekitar Rp 120.000.000

Kota Surabaya

Promo Perumahan Subsidi dengan konsep modern AgroWisata

LOKASI SUDAH PEMBANGUNAN GAPURA

TANPA PENAMBAHAN MUTU ( FREE )

CASH 120 juta saja

KPR UANG MUKA 15jt (bisa dicicil)

INDEN 8 - 12 BULAN SAJA ( TANPA LAMA )

*type Kalingga 30/60 (6x10)*

KPR By BTN & BNI

Lokasi strategis di dalam komplek perumahan dengan lingkungan yang sejuk , aman , dan nyaman.

+- 3 menit dari TOL KLB

+- 5 menit dari Exit Tol Sumo

akses jalan paving lebar 6 - 10 meter.

potensi lahan terus berkembang , cocok untuk investasi , maupun hunian pribadi.

Berminat Hub Saya yaaa

telpon / WA : 083854541422

BBM : 2B9A53B6

(( Tips Beli Rumah Subsidi ))



"JIKA BELI PERUMAHAN SUBSIDI , PASTIKAN SUDAH ADA PEMBANGUNAN NYA YAA"

Foto-foto:






Perumnas Program 2017 Yogyakarta (DIY) Lokasi Trimulyo

Perumnas Hadir Kembali di Lokasi Trimulyo

Setelah beberapa saat yang lalu fokus dalam pengembangan di lokasi Perumnas Guwosari, pada kesempatan ini Perumnas Yogyakarta kembali hadir untuk melanjutkan kiprahnya dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat luas dengan harga yang lebih terjangkau di lokasi Perumnas Trimulyo.


Lokasi baru yang di kembangkan kali ini berada di blok 5 dengan kapasitas bangun sekitar 200 unit rumah terbagi menjadi 3 blok yaitu blok 5.A, 5.B dan 5.C dengan dengan tipe 27 dan tipe 36.

Seperti biasa Perumnas Yogyakarta menghadirkan rumah dengan harga lebih terjangkau, pada kesempatan ini dibangun rumah mulai dari harga 109 jt-an sudah termasuk Air PDAM, Listrik PLN, IMB dan HGB.

Rumah yang dibangun pada tahap 1 sebanyak 80 unit sudah terjual dan masih dipasarkan rumah pembangunan tahap berikutnya dengan tipe 27 dan tipe 36 dengan harga mulai 131 jt-an ( Sebagian sudah terpesan ).

Segeralah ambil kesempatan yang terbatas ini untuk memiliki huniah di PesonaTrimulyo Asri - Perumnas Trimulyo blok 5.





Anda tertarik? Silahkan hubungi kontak di brosurnya ya

Perumahan Bersubsidi FLPP BUMI GUWOSARI TYPE 29/75 YOGYAKARTA

Bagi yang sedang mencari rumah murah bisa memilih rumah bersubsidi. Lokasi perumahan bersubsidi ini sangat dekat dengan  Kota Jogjakarta, Kab. Sleman dan Kab Bantul,

Rumah Bersubsidi FLPP
BUMI GUWOSARI TYPE 29/75 YOGYAKARTA

KETERANGAN :
  1. Booking Fee / Tanda Jadi Rp. 3.000.000,- diperhitungkan sebagai Uang Muka.
  2. Uang Muka sudah termsuk biaya Notaris, biaya BPHTB, dan biaya proses KPR Bank (belum termasuk biaya kelebihan tanah – apabila ada).
  3. Persetujuan KPR dan suku bunga angsuran sepenuhnya wewenang pihak Bank.
  4. Setelah ada persetujuan Kredit dari Pihak Bank, pembayaran Uang Muka minimal 50% dan sisanya dilunasi minimal 1 minggu sebelum akad kredit.
  5. Apabila mengundurkan diri secara sepihak, uang Tanda Jadi tidak dapat diminta kembali (hangus)
  6. Apabila permohonan KPR ditolak Bank, maka Tanda Jadi akan dikembalikan 100%.
  7. Jika sudah melakukan pembayaran Uang Muka ternyata tidak bisa melanjutkan transaksi/akad kredit jual beli atau mengundurkan diri secara sepihak, maka Uang Muka dikembalikan dengan dipotong 25% dari total pembayaran.
  8. Harga jual dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
  9. Pindah kavling dikenakan charge Rp. 1.000.000,-
  10. Pemasangan Listrik & Air sepenuhnya wewenang PLN & PDAM.
  11. Fc.KTP (suami+istri), K.Keluarga, Surat Nikah, NPWP & Foto terbaru (3×4)
  12. Fc.SK Pengangkatan Kerja & Surat Ket. Penghasilan / Slip Gaji.
  13. Rekening Tabungan sesuai Bank yang dipilih (untuk b.proses bank).



PERUMNAS REGIONAL V
CABANG YOGYAKARTA

Jl. Parangtritis Km. 3.5 Ruko Perwita Regency Blok A2
Yogyakarta
Telp. (0274) 372243

Contact Sales :
Fitrian : 0858 7865 3345
Irkham : 0857 1269 1356
Tri : 0857 293555 28
Farida : 0856 4110 6067

Perumahan Subsidi Yogyakarta (Griya Nadhifa)

Perumahan Bersubsidi "Griya Nadhifa" Wates Kulonprogo YogyakartaRumah Bersubsidi Griya Nadhifa Wates Kulonprogo

type 36/60 Harga Rp. 116.500.000 untuk Tahun 2017.

Lokasi ada di Dusun Jurangjero, giripeni, Wates. (barat polres kulonprogo)

kantor pemasaran ada di Jl. Wates- Jogja KM. 2 Wates.



CP : 082134527479, 082138250983, 0818 04349110

Pencarian terkait daftar perumahan bersubsidi di yogyakarta, rumah subsidi di sleman, rumah bersubsidi di bantul, rumah subsidi godean, godean jogja hill, pt rumah cerdas jogja, rumah subsidi sleman 2017, rumah bersubsidi di yogyakarta 2017

Rabu, 26 April 2017

Download Hasil Pengumuman SNMPTN 2017 , ini Daftarnya

Hasil Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) telah diumumkan panitia, Rabu 26 April 2017 siang, begitu seperti dikutip laman detik.com.  Siapa saja yang lolos masuk perguruan tinggi lewat jalur ini? anda bisa download file pengumumannya di sini ... FILE SNMPTN 2017

JAKARTA
- Hasil Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) telah diumumkan panitia, Rabu 26 April 2017 siang, begitu seperti dikutip laman detik.com.  Siapa saja yang lolos masuk perguruan tinggi lewat jalur ini? anda bisa download file pengumumannya di sini ... 
FILE SNMPTN 2017

Siswa yang tidak lolos SNMPTN tidak perlu cemas. Masih ada dua jalur penerimaan PTN lainnya, yakni Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan seleksi mandiri dari PTN terkait.

Bagi siswa yang lolos, perlu untuk disimak, proses verifikasi dokumen peserta dan/atau pendaftaran ulang di PTN masing-masing bagi yang lulus seleksi dilakukan pada 16 Mei 2017 (bersamaan dengan pelaksanaan ujian tertulis SBMPTN 2017).

SBMPTN ini merupakan seleksi masuk PTN yang selama ini dikenal secara umum, yakni menggunakan nilai ujian tertulis yang diselenggarakan serentak oleh semua PTN. Di SBMPTN, variabel nilai semasa SMA tidak diperhitungkan, yang diperhitungkan adalah nilai dari hasil ujian tulis masuk PTN di hari-H seleksi. (*)

Source : detik.com

Kamis, 23 Maret 2017

Ketua MPR Mengakui, DPR Lembaga Paling Korup Saat ini

 KORUPSI di negeri ini sebegitu akut. Sebab, korupsi tak hanya dilakukan individu, namun juga lembaga. Tak heran, Ketua MPR Zulkifli Hasan juga tak menampik jika DPR adalah lembaga paling korup saat ini. Terlebih mencuatnya kasus korupsi megaproyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) belakangan ini.


KORUPSI di negeri ini sebegitu akut. Sebab, korupsi tak hanya dilakukan individu, namun juga lembaga. Tak heran, Ketua MPR Zulkifli Hasan juga tak menampik jika DPR adalah lembaga paling korup saat ini. Terlebih mencuatnya kasus korupsi megaproyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) belakangan ini.

Pernyataan Zulkifli itu menanggapi hasil survei Global Corruption Barometer (GBC), DPR menjadi lembaga paling korup di Indonesia pada 2017.

“DPR sudah paling buruk ya sekarang ini. Kita akui sudah paling buruk, saya kira enggak ada lagi yang lebih buruk dari sekarang,” kata Zulkifli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Predikat sebagai lembaga terkorup itu, menurut Zulkifli, harus direspons dengan sikap kooperatif anggota DPR yang diduga menerima aliran dana korupsi e-KTP terhadap penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para legislator itu, kata dia, harus bisa bekerja sama saat diperiksa KPK. Zulkifli pun mengatakan dalam proses hukum kasus e-KTP, ia mendukung sepenuhnya langkah KPK.

Saat ditanya apakah dugaan keterlibatan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP akan semakin memperburuk citra DPR, ia hanya menjawab singkat. “Pokoknya kita serahkanlah kepada KPK, kita tunggu lah, ini kan sudah ada surveinya,” lanjut Zulkifli.

Dikutip harian Kompas edisi Rabu (8/3/2017), berdasarkan hasil survei Global Corruption Barometer, DPR menjadi lembaga paling korup di Indonesia pada 2017. Survei GCB dilakukan di 16 negara Asia Pasifik pada Juli 2017-Januari 2017 kepada 22.000 responden.

Untuk Indonesia, survei berlangsung 26 April-27 Juni 2017 dengan 1.000 responden di 31 provinsi. Hasil survei tersebut, untuk Indonesia, DPR dianggap paling korup.

“Penilaian ini konsisten, setidaknya selama tiga tahun terakhir,” kata peneliti Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko saat memaparkan hasil survei GCB, Selasa (7/3/2017) di Jakarta.

Hasil survei itu terkonfirmasi antara lain dengan adanya sejumlah anggota DPR yang terlibat dalam kasus korupsi. Salah satunya adalah kasus pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2018 yang sedianya akan disidangkan pada 9 Maret mendatang. (*)

Kamis, 02 Maret 2017

Kekayaan Empat Orang Indonesia ini, Lebih Besar Dibanding 100 Juta Penduduk Miskin

ORGANISASI nirlaba yang memfokuskan diri memerangi kemiskinan dan ketidakadilan di seluruh dunia, OXfam merilis laporan ketimpangan sosial di Indonesia. Dalam laporannya, Oxfam mencatat kekayaan empat orang terkaya di Indonesia masih lebih besar dibanding kekayaan 100 juta rakyat miskin di negeri ini, Kamis (22/2/2017)


ORGANISASI nirlaba yang memfokuskan diri memerangi kemiskinan dan ketidakadilan di seluruh dunia, OXfam merilis laporan ketimpangan sosial di Indonesia. Dalam laporannya, Oxfam mencatat kekayaan empat orang terkaya di Indonesia masih lebih besar dibanding kekayaan 100 juta rakyat miskin di negeri ini, Kamis (22/2/2017) seperti dikutip dari laman voaindonesia.com.

Oxfam mencatat, dengan populasi 260 juta jiwa, Indonesia berada di peringkat enam ketidaksetraan terburuk di dunia setelah Thailand di Asia.

Oxfam menilai, ketimpangan ini akibat "fundamentalisme pasar" yang memberikan peluang besar orang-orang kaya untuk mendapatkan lebih besar keuntungan dari pertumbuhan ekonomi di negeri ini.

Tak tanggung-tanggung, Oxfam juga menyebut untuk menghapus kemiskinan di Indonesia selama setahun, cukup terselesaikan dengan kekayaan hanya satu dari empat orang terkaya tersebut, seperti taipan-taipan rokok Budi Hartono, Michael Hartono dan Susilo Wonowidjojo.

Laporan itu mengatakan kemiskinan ekstrem, yakni pendapatan harian kurang dari US$1.90 atau Rp 25.000, telah turun drastis sejak tahun 2000. Akan tetapi 93 juta rakyat Indonesia masih hidup dengan kurang dari Rp 28.000 per hari, yang masuk ke dalam garis kemiskinan moderat menurut definisi Bank Dunia.

Oxfam mengatakan ketidakstabilan sosial dapat meningkat jika pemerintah tidak menanggulangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah mengatakan bahwa pengurangan ketidaksetaraan adalah salah satu prioritas utama pemerintahannya. Sebuah survei Bank Dunia tahun 2017 menunjukkan tingginya tingkat keprihatinan publik mengenai kesenjangan kekayaan.

Laporan itu mengatakan pengumpulan pajak Indonesia adalah yang terendah kedua di Asia Tenggara dan sistem pajak “gagal memainkan peran penting dalam mendistribusikan kembali kekayaan.”

Untuk meningkatkan pengumpulan pajak, agar anggaran rendah untuk layanan-layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan dapat ditingkatkan, Indonesia memerlukan tingkat pajak yang lebih tinggi untuk kelompok-kelompok berpendapatan tertinggi, pajak warisan yang lebih tinggi dan pajak kekayaan baru, menurut laporan itu.

Mengatasi pengemplangan pajak juga penting, kata Oxfam, mengutip data Dana Moneter Internasional yang menunjukkan bahwa $101 miliar mengalir dari Indonesia ke surga-surga pajak tahun 2017. (*)