Ketua MPR Mengakui, DPR Lembaga Paling Korup Saat ini

KORUPSI di negeri ini sebegitu akut. Sebab, korupsi tak hanya dilakukan individu, namun juga lembaga. Tak heran, Ketua MPR Zulkifli Hasan juga tak menampik jika DPR adalah lembaga paling korup saat ini. Terlebih mencuatnya kasus korupsi megaproyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) belakangan ini.

Pernyataan Zulkifli itu menanggapi hasil survei Global Corruption Barometer (GBC), DPR menjadi lembaga paling korup di Indonesia pada 2017.

“DPR sudah paling buruk ya sekarang ini. Kita akui sudah paling buruk, saya kira enggak ada lagi yang lebih buruk dari sekarang,” kata Zulkifli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Predikat sebagai lembaga terkorup itu, menurut Zulkifli, harus direspons dengan sikap kooperatif anggota DPR yang diduga menerima aliran dana korupsi e-KTP terhadap penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para legislator itu, kata dia, harus bisa bekerja sama saat diperiksa KPK. Zulkifli pun mengatakan dalam proses hukum kasus e-KTP, ia mendukung sepenuhnya langkah KPK.

Saat ditanya apakah dugaan keterlibatan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP akan semakin memperburuk citra DPR, ia hanya menjawab singkat. “Pokoknya kita serahkanlah kepada KPK, kita tunggu lah, ini kan sudah ada surveinya,” lanjut Zulkifli.

Dikutip harian Kompas edisi Rabu (8/3/2017), berdasarkan hasil survei Global Corruption Barometer, DPR menjadi lembaga paling korup di Indonesia pada 2017. Survei GCB dilakukan di 16 negara Asia Pasifik pada Juli 2017-Januari 2017 kepada 22.000 responden.

Untuk Indonesia, survei berlangsung 26 April-27 Juni 2017 dengan 1.000 responden di 31 provinsi. Hasil survei tersebut, untuk Indonesia, DPR dianggap paling korup.

“Penilaian ini konsisten, setidaknya selama tiga tahun terakhir,” kata peneliti Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko saat memaparkan hasil survei GCB, Selasa (7/3/2017) di Jakarta.

Hasil survei itu terkonfirmasi antara lain dengan adanya sejumlah anggota DPR yang terlibat dalam kasus korupsi. Salah satunya adalah kasus pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2018 yang sedianya akan disidangkan pada 9 Maret mendatang. (*)